masukkan script iklan disini
 |
| Saat rapat pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bersama perwakilan masyarakat, SKK Migas dan KKKS konsorsium Natuna Barat yaitu Medco E&P, Star energy dan Harbour Energy, pada Kamis (03/10). |
Anambas, antena.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengadakan pembentukan forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bersama perwakilan masyarakat, SKK Migas dan KKKS konsorsium Natuna Barat yaitu Medco E&P, Star energy dan Harbour Energy, pada Kamis (03/10).
Dalam pertemuan tersebut terjadi kericuhan karena pihak SKK Migas dan KKKS enggan membuka data CSR yang pernah dikeluarkan kepada masyarakat Anambas.
"Sebelum forum ini dilanjut, kami minta SKK Migas dan KKKS untuk membuka data CSR yang pernah dikeluarkan kepada masyarakat Anambas, apa saja itemnya dan berapa pagu anggarannya," kata, salah seorang aktivis, Eko Pratama dalam rapat TJSLP, di Tarempa, 03 Oktober 2024.
Eko Pratama, mengatakan dalam rapat tersebut semestinya data CSR itu harus transparansi kepada masyarakat, sebab semua pengeluaran perusahaan untuk aktivitas produksi migas ini tentunya diklaim ke negara.
"Masyarakat berhak tau, karena selama ini bahkan pemerintah daerah pun tidak diberi tau data tersebut, kecuali ada permainan gelap atau korupsi di dalamnya," ucapnya.
Selain itu, ia mengutarakan, setelah aksi unjuk rasa di Matak Base 18 september 2024 lalu, Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas telah bersurat kepada SKK Migas Sumbagut untuk meminta data CSR KKKS konsorsium Natuna Barat.
Namun, kata Eko, hingga pembentukan forum TJSLP, pada Kamis 03 Oktober kemarin data itu tidak kunjung diberikan oleh pihak SKK Migas Sumbagut atau KKKS.
Sementara, ia mengatakan, pihaknya telah mengatongi data CSR dari beberapa perusahaan yang beraktifitas menggunakan anggaran CSR di Kepulauan Anambas.
Rencananya pihaknya bakal menghitung pagunya dalam aktifitas CSR. Jika tidak sesuai, kata Eko, pihaknya akan mengambil langkah hukum dan gerakan yang lebih serius.
"Ini kan pelik, ada apa sebenarnya, kami menduga kuat ada permainan gelap di sini. Kami dari Aliansi Anambas Menggugat (ALAM) telah mengumpulkan beberapa data CSR yang pernah dikeluarkan KKKS," ucapnya.
Tak hanya itu saja, Eko, menyebut jika demo adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keadilan maka rencananya demo akan digelar seperti demo yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Matak Base.
"Sudah lama sekali masyarakat Anambas, bahkan Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di kangkangi haknya oleh SKK Migas dan Konsorsium Natuna Barat," tegas Eko Pratama.
Selain itu, ia mengatakan pihaknya juga sangat kecewa, sebab Kepala SKK Migas Sumbagut tidak hadir dalam undangan rapat pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Anambas.
"Yang dihadirkan hanya staff, yang tidak bisa mengambil keputusan, begitu juga dengan Medco E&P Natuna, Star Energy dan Harbour. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap masyarakat Anambas," ucap, Eko.
"Kita tidak pernah anti dengan investasi, sepanjang investasi tersebut berkeadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Anambas sebagai garda terdepan NKRI," tegasnya.
(Fai)
