masukkan script iklan disini
 |
| Ketua Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (IMPKR) di Pekanbaru, Raja Pradigajaya. (foto: untuk antena.id). |
Anambas, antena.id - Mahasiawa Kepulauan Riau meyoroti sejumlah persolaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari persoalan ketahanan air, pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.
Salah seorang Ketua Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (IMPKR) di Pekanbaru, Raja Pradigajaya, menyebut persoalan pengelolaan air bersih, yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (BUMD PDAM) Tirta Kepri terkesan tidak serius dengan kebutuhan dasar masyarakat.
"Bagaimana tidak, bisa di lihat kualitas air yang tidak bagus, rawan di gunakan untuk air minum, memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Belum lagi soal distribusi air yang sering mengalami masalah, kebocoran, putus air dan lain sebagainya. Pemerintah Provinsi Kepri tampak tak begitu serius membenahi persoalan kebutuhan dasar masyarakat," sebut Ketua Ikatan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau (IMPKR) di Pekanbaru, Raja Pradigajaya kepada antena.id, Selasa, 15 Oktober 2024.
Lanjut lagi, ia mengatakan, seperti di Kabupaten Bintan, kebutuhan air bersih di daerah itu tidak layak dikonsumsi bahkan distribusi air bersih di sana terkesan tidak seius dalam pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat setempat.
Sementara, kata dia, pada saat intensitas curah hujan tinggi, maupun di musim kemarau, kondisi Pulau Bintan tetap potensial krisis air karena wadah penampung air (waduk) 'existing' belum mampu menampung air larian dalam jumlah yang tinggi.
Melihat angka kebutuhan air minum dari persentase jumlah penduduk di dalam RPJPD Pemkab Bintan yakni, 165.900 jiwa membutuhkan 22.892.820 liter per hari untuk di tahun 2023.
Pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk 171.265 orang diperkirakan kebutuhan air minum sekitar 23.634.570 liter per hari. Sedangkan di tahun 2030 sekitar 188.217 orang membutuhkan 25.973.976 liter per hari.
"Tentu harapannya dari persentase angka tersebut , pemerintah provinsi harus menentukan arah kebijakan yang ideal untuk percepatan pemenuhan kebutuhan akses air bersih,"ucapnya.
Menurutnya, persoalan itu berpengaruh terhadap indikator utama pembangunan yakni, peningkatan sarana dan prasarana tentang ketahanan untuk memastikan kapasitas air baku. Jika persoalan ketersediaan air bersih di Pulau Bintan ini tidak segera di tangani dengan serius, maka hal yang paling mengkhawatirkan tentu akan berpotensi menjadi krisis air.
Selain itu, Raja Pradigajaya, mengutarakan, dari sisi kesenjangan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau masih melebar, meskipun pertumbuhan Kepri secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, namun pemerataan perekonomian belum dirasakan diseluruh kabupaten kota.
Sementara itu, melihat perbedaan yang sangat mencolok antara kabupaten kota di Kepulauan Riau dengan kota Batam yang merupakan motor ekonomi di Kepri. Dimana pertumbuhan ekonomi yang berada Anambas, Lingga dan Natuna masih berkutat di angka 1 persen. Dimana peran pemerintah provinsi di rasa masih sangat minim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah tersebut.
"Semua tau bahwa kewenangan kabupaten kota saat ini sangat terbatas, pemanfaatan ruang laut misalnya, kewenangan ada di tangan pemerintah provinsi, harusnya dari dulu sudah banyak trobosan yang di lakukan pemerintah provinsi untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Raja, menilai pemerintahan Provinsi Kepri hari ini masih berjalan datar, sehingga kurang nyali dan trobosan.
"Semua sumber pendapatan daerah yang seharusnya bisa di dapatkan tidak digarap, banyak lari ke pusat karena tidak di urus dengan serius, seperti labuh jangkar dan hak 10 persen, seharusya saham wilayah kerja migas bisa menggejot pada sektor pariwisata dan potensi perikanan disemua kabupaten atau kota," ucapnya.
(Fai)
Sementara, kata dia, pada saat intensitas curah hujan tinggi, maupun di musim kemarau, kondisi Pulau Bintan tetap potensial krisis air karena wadah penampung air (waduk) 'existing' belum mampu menampung air larian dalam jumlah yang tinggi.
Melihat angka kebutuhan air minum dari persentase jumlah penduduk di dalam RPJPD Pemkab Bintan yakni, 165.900 jiwa membutuhkan 22.892.820 liter per hari untuk di tahun 2023.
Pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk 171.265 orang diperkirakan kebutuhan air minum sekitar 23.634.570 liter per hari. Sedangkan di tahun 2030 sekitar 188.217 orang membutuhkan 25.973.976 liter per hari.
"Tentu harapannya dari persentase angka tersebut , pemerintah provinsi harus menentukan arah kebijakan yang ideal untuk percepatan pemenuhan kebutuhan akses air bersih,"ucapnya.
Menurutnya, persoalan itu berpengaruh terhadap indikator utama pembangunan yakni, peningkatan sarana dan prasarana tentang ketahanan untuk memastikan kapasitas air baku. Jika persoalan ketersediaan air bersih di Pulau Bintan ini tidak segera di tangani dengan serius, maka hal yang paling mengkhawatirkan tentu akan berpotensi menjadi krisis air.
Selain itu, Raja Pradigajaya, mengutarakan, dari sisi kesenjangan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau masih melebar, meskipun pertumbuhan Kepri secara umum lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, namun pemerataan perekonomian belum dirasakan diseluruh kabupaten kota.
Sementara itu, melihat perbedaan yang sangat mencolok antara kabupaten kota di Kepulauan Riau dengan kota Batam yang merupakan motor ekonomi di Kepri. Dimana pertumbuhan ekonomi yang berada Anambas, Lingga dan Natuna masih berkutat di angka 1 persen. Dimana peran pemerintah provinsi di rasa masih sangat minim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah tersebut.
"Semua tau bahwa kewenangan kabupaten kota saat ini sangat terbatas, pemanfaatan ruang laut misalnya, kewenangan ada di tangan pemerintah provinsi, harusnya dari dulu sudah banyak trobosan yang di lakukan pemerintah provinsi untuk memaksimalkan kekayaan sumber daya alam agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat," terangnya.
Raja, menilai pemerintahan Provinsi Kepri hari ini masih berjalan datar, sehingga kurang nyali dan trobosan.
"Semua sumber pendapatan daerah yang seharusnya bisa di dapatkan tidak digarap, banyak lari ke pusat karena tidak di urus dengan serius, seperti labuh jangkar dan hak 10 persen, seharusya saham wilayah kerja migas bisa menggejot pada sektor pariwisata dan potensi perikanan disemua kabupaten atau kota," ucapnya.
(Fai)
