masukkan script iklan disini
 |
| Co Founder Gen Malaya, Kepulauan Riau, Eko Pratama. |
Co founder Gen Malaya, Kepulauan Riau, Eko Pratama, mengatakan sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu ini di Kepulauan Anambas kembali lagi menghadapi masalah klasik yang setiap tahunnya, yakni keterlambatan pembayaran gaji para tenaga non ASN di daerah ini.
"Saya pribadi sudah sangat lama menyoroti problem tersebut, karena posisinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah keliru dari awal dalam hal menyerap tenaga kerja di wilayah ini," sebutnya, Sabtu, 16 Maret 2024.
Lanjut ia mengatakan, sejak PP. No 49 tahun 2018 di undangkan, seluruh daerah sudah di larang untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer atau PTT, namun aturan tersebut semacam tidak diindahkan.
Menurutnya, terkait PTT itu merupakan persoalan serius, terlebih tentang perintah undang-undang dan tidak bisa kemudian nantinya Pemkab Anambas berdalih membantu masyarakat namun mengesampingkan aturan.
Kendati demikian tentunya yang akan di rugikan adalah PTT itu sendiri, dan di duga mata anggaran yang akan dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya, dan harus memangkas mata anggaran lainnya.
Masih kata dia, pihaknya mendorong agar Forkopimda segera melakukan musyawarah dengan perwakilan tenaga non ASN dan para tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik terkait permasalahan ini.
Mengingat berdasarkan pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara bahwa pegawai non ASN wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024.
" Hal ini harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai masyarakat diberikan lagi janji manis oleh pemkab seolah-olah permasalahan ini adalah hal yang lazim. Mereka butuh kepastian nasib mereka," ucap, Eko Pratama.
(Fai)
