masukkan script iklan disini
 |
| Plt. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas, Rina Sapariyani, ST |
Anambas, antena.id - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada hari ini, Jum'at, (04/02/2022) mengumumkan pembukaan seleksi terbuka atau Open Bidding. Hal itu dilakukan dalam rangka pengisian kekosongan tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KKA, Rina Sapariyani ST, saat di jumpai oleh Antena.id, Jum'at (04/02/2022) di kantornya menjelaskan bahwa, seleksi tersebut terbuka secara nasional dan akan melalui beberapa tahapan.
"Iya, kita hari ini baru pengumuman, pendaftaran dan penerimaan berkas mulai tanggal 7 hingga tanggal 11, kemudian seleksi administrasi dari tanggal 14 sampai tanggal 17, barulah tanggal 18 pengumuman hasil seleksi administrasi nya", jelas Rina.
Lanjut Rina mengatakan, adapun seleksi tersebut akan dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk berjumlah lima orang, "timnya terdiri dari 1 orang pemkab Anambas, 1 orang dari Pemprov Kepri, dan 3 orang lagi dari akademisi", kata Rina.
Rina juga menyebutkan, untuk peserta dari Anambas tidak perlu melampirkan rekomendasi PPK atau Bupati, namun jika peserta yang akan mengikuti seleksi berasal dari luar harus memiliki rekomendasi, "Untuk satu orang peserta, dibolehkan mendaftar di 2 Jabatan sekaligus", sebut Rina.
Di kesempatan yang sama, Rina juga menuturkan, terkait pelaksanaan open bidding tersebut akan dilakukan melalui Daring atau Online, "untuk Pansel nya melalui daring, tapi peserta yang mengikuti seleksi itu harus berada di Anambas", tutur Rina.
Adapun Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang akan dilakukan Open Bidding yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan (Dp3), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). (WRV)
