 |
| Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara ( BEM-Nus ), Eko Pratama. ( Foto: istimewa) |
Jakarta, antena.id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara ( BEM-Nus ), mempertanyakan kemana perginya dana sebesar 7,6 triliun rupiah yang di kelola oleh Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit ( BPDPKS ) untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar. Karena hingga saat ini, harga minyak goreng yang kita temukan di pasar masih melambung tinggi, ungkap Eko Pratama Koordinator Pusat Bem Nus, Sabtu 12 Februari 2022,
Kami mengingatkan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) untuk serius dan tidak main-main, ini persoalan hajat hidup orang banyak.
"Saat ini keluhan itu datang dari berbagai macam penjuru di masyarakat, mulai dari pelaku usaha UMKM kuliner, emak-emak dan dampaknya langsung . Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa ( Ramadhan ), semua akan menjerit jika kondisinya masih seperti ini," ungkap Eko.
Lanjut ia menanyakan sampai kapan solusi jangka pendek ini akan bertahan sebab pemerintah pun tak bisa memberikan kepastian kepada masyarakat. Tampak sebegitu tidak berdayanya pemerintah di hadapan para kartel minyak goreng ini, sebutnya.
"Berbagai paket kebijakan di luncurkan, operasi pasar yang tidak tepat sasaran, subsidi yang cukup besarpun tak kunjung membuat harga minyak goreng stabil, dan berujung pada kelangkaan," kata Eko.
" Kami ( Bem Nusantara ) di seluruh indonesia akan konsisten lakukan survey pasar, jika didapati harga yang masih melambung dengan skema subsidi 7,6 triliun yang tidak tanggung-tanggung, berarti fix turun ke jalan mungkin solusi yang di butuhkan. Maka jangan salahkan jika kami mahasiswa akan turun bersama pedagang pasar dan emak-emak meramaikan kantor BPDPKS, Kemendag, dan instansi terkait lainnya." Tegas Eko Pratama. (*)
